Panja: Tidak Etis KPK Menolak Pasal Tipikor Masuk Revisi KUHP

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Panitia Kerja (Panja) Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dari Fraksi Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi menilai, tindakan KPK yang menolak masuknya pasal tindak pidana korupsi di RKUHP tidak etis.

Menurutnya, jika ada pegawai KPK yang tidak setuju dengan kehadiran pasal tipikor masuk di RKUHP, sebaiknya keluar dari lembaga antirasuah itu.

"Kalau dia adalah anggota lembaga, dia bukan pembuat undang-undang tapi dia pelaksana undang-undang. Kalau mereka tidak setuju ya keluar dari KPK, bukan mempengaruhi Presiden," kata Taufiq di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6/2018)

"Jangan kemudian mengirim surat, melakukan tekanan, itu menurut saya tidak etis," sambung dia.

Taufiq menjelaskan, dalam rapat, DPR sempat menanyakan sikap KPK atas pasal tipikor ini. Namun KPK selalu tidak memberikan jawaban yang pasti.

"Pemerintah menghadirkan anggota lembaga lain. Misalnya kejaksaan, BNPT, BNN. Semua hadir. Yang tidak mau hadir itu KPK. Karena dia menganggap berbeda dengan lembaga lain. Kemudian sekarang mereka persoalkan hal-hal seperti itu," ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

RUU kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP yang saat ini sedang dikaji oleh DPR dinilai berpotensi melemahkan kebebasan pers. Namun DPR justru berkilah wartawan harus mengoreksi diri agar tidak kebablasan.

Let's block ads! (Why?)