Ansor: HTI Harus Cepat Dibubarkan, Nggak Punya Jasa Buat RI

Suara.com - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pemerintah harus segera membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia karena dinilai anti terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan aktif mengampanyekan negara khilafah.

"Sejauh ini belum ada tindakan nyata untuk membubarkan HTI yang jelas-jelas ingin mendirikan negara khilafah," kata Yaqut di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (3/5/2017).

Menurut Yaqut sangat berbahaya membiarkan organisasi yang bisa mengancam keutuhan NKRI tetap eksis, bahkan berkembang subur di Tanah Air.

Apalagi, HTI menjadikan kampus-kampus yang notabene merupakan lembaga yang mencetak calon pemimpin bangsa ke depan sebagai basis dan sasaran utama penyebaran pengaruh mereka.

Beberapa waktu lalu digelar Deklarasi Khilafah yang diadakan Badan Kerohanian Islam Mahasiswa Institut Pertanian Bogor bekerjasama dengan HTI chapter kampus IPB.

"Saya juga bingung apa sih yang ditunggu sehingga penanganan HTI ini terkesan lamban," kata Yaqut yang juga anggota DPR.

Menurut dia, pembiaran terhadap perkembangan HTI jelas memunculkan pertanyaan bahkan spekulasi bahwa HTI merupakan mainan pihak internal negara untuk kepentingan mereka, seperti untuk mengonsolidasi umat Islam untuk merebut kekuasaan.

"Agar tidak muncul spekulasi itu, ya secepatnya HTI harus dibubarkan. Toh mereka itu nggak ngaruh dan nggak punya jasa sama sekali pada Republik ini," kata Gus Tutut, sapaan akrabnya.

Menilai kampus merupakan tempat yang paling mudah dimasuki gerakan radikal, Ansor kini mulai masuk ke dunia kampus untuk menyuarakan persatuan dan kedamaian NKRI sekaligus menyadarkan mahasiswa terhadap bahaya radikalisme dan terorisme.

Pada Sabtu (29/4/2017), GP Ansor menggelar Ansor Day Festival di kampus Universitas Negeri Jakarta. Di dalam kegiatan yang menghadirkan sejumlah artis itu diangkat pula isu tentang radikalisme dan terorisme.

"Ini baru langkah awal. Mudah-mudahan seterusnya bisa masuk kampus lain supaya sama-sama kita bendung kelompok radikal anti-NKRI," kata dia.

Let's block ads! (Why?)