Ketua DPR: Menyangkut Kedaulatan, FIR Natuna Wajib Dikuasai Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menegaskan kawasan ruang udara (Flight Information Region) Natuna harus sepenuhnya dipegang Indonesia untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan.

Politisi Golkar dengan panggilan Bamsoet ini mengungkapkan, saat ini FIR Natuna masih dipegang oleh otoritas Singapura. Selain untuk pengawasan perbatasan, FIR di Natuna ditegaskan Bamsoet juga menyangkut kedaulatan negara.

“FIR Natuna ini harus secepatnya dikuasai oleh Indonesia. Masalah FIR ini tidak hanya menyangkut keselamatan penerbangan saja, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara,” tegas Bamsoet saat melakukan kunjungan kerja bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke Natuna, Kepulauan Riau, Senin (23/4/2018).

Bamsoet menjelaskan, hingga kini wilayah perbatasan saat ini terus menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Paradigma pembangunan di wilayah perbatasan harus didasarkan kepada dua hal, yaitu keamanan dan kesejahteraan.

"Karena itu, keberadaan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau sangat penting. Selain di Natuna, tak menutup kemungkinan kita juga akan bangun dan perkuat pangkalan militer di berbagai pulau terluar wilayah Indonesia," terang Bamsoet.

Bamsoet mengagumi masterplan pembangunan pangkalan militer yang rencananya akan dilengkapi berbagai peralatan tempur super canggih. Hal ini menurutnya membuktikan keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.

"Tentu pembangunan pangkalan militer tak akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. Di sini sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016,” ucap [Bamsoet](“Dengan total luas lahan 16,8 hektare, saya yakin SKPT mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan," sambungnya. Dalam kesempatan yang sama Bamsoet menekankan bahwa DPR sangat serius membangun wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). DPR, kata Bamsoet, sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan. Turut serta dalam kunjungan ini antara lain Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah, Danjen Kopassus Mayjen TNI Eko Margiyono, serta Pangkostrad Letjen TNI Agus Kriswanto. "").

Let's block ads! (Why?)