Suara.com - Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pertemuan tadi merupakan inisiatif KPK yang tujuannya untuk memberikan masukan kepada pemerintah menyangkut pencegahan korupsi di negeri ini.
"Jadi pertemuan ini memang atas permintaan KPK, karena meskipun lembaga independen, tapi beliau sebagai kepala negara perlu mendapatkan masukan dari kita terkait dengan banyak hal," kata Agus dalam konferensi pers usai bertemu Jokowi.
Masukan KPK kepada Jokowi, antara lain menyangkut aturan-aturan yang perlu disesuaikan, salah satunya mengenai peraturan tentang pajak pertambahan nilai 10 persen untuk kontrak pemerintah.
"Kami melihatnya yang namanya belanja modal dan belanja barang itu paling tidak yang 10 persen tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal karena kembali lagi ke pemerintah," ujar dia.
Agus mengatakan peraturan tersebut berdampak pada peraturan-peraturan sebelumnya yang kini tidak bisa diterapkan dengan baik. Misalnya dalam hal aturan pengadaan, disebutkan apabila ada pekerjaan yang nilainya hanya Rp200 juta boleh dibeli secara langsung.
"Tetapi, kantor-kantor itu tidak bisa memiliki langsung, misalnya beli kertas 50 rim di swalayan dan minta PPN-nya ke mana," kata dia.
"Maka itu kami menyarankan untuk dievaluasi lagi, apakah memang itu tetap dijalankan seperti itu, atau kita mau jalan lain supaya 10 persen tadi jadi lebih optimal," Agus menambahkan.
Pertemuan tadi juga membahas adanya ketimpangan antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan UNCSC atau hasil konvensi pemberantasan korupsi diberbagai sektor. Indonesia sudah meratifikasi UNCSC, namun belum memiliki UU implementasinya, seperti penanganan kasus korupsi di sektor korporasi.
Bagikan Berita Ini
0 Response to "KPK Minta Ketemu Jokowi di Istana, Ini yang Mereka Bicarakan"
Post a Comment