YLBHI: Komnas HAM Tak Perlu Tanggapi Aduan Kriminalisasi Ulama

Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dinilai tidak perlu memberikan rekomendasi mengenai dugaan kriminalisasi sejumlah ulama, seperti yang diadukan kelompok Alumni Presidium Aksi 212.

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, sejumlah ulama yang diklaim kelompok itu sebagai korban kriminalisasi aparat kepolisian, justru kerapkali menyiarkan kebencian bahkan rasialisme.

“Komnas HAM adalah lembaga yang dibuat untuk korban pelanggaran HAM. Seperti tokoh-tokoh yang diklaim sebagai korban kriminalisasi ulama itu terdokumentasikan justru terindikasi melakukan siar kebencian bahkan rasisme,” tegas Asfin kepada Suara.com, Jumat (12/5/2017).

Komnas HAM, kata dia, justru harus mendukung upaya menghentikan siar kebencian, segala aksi yang didasari atas diskriminasi ras maupun etnis.

Sebab, justru upaya seperti itu yang berkesesuaian dengan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasialis dan Etnis.

“Dalam sejarahnya , rasisme dan siar kebencian telah terbukti menyebabkan genosida,” tukasnya.

Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron mengatakan, tindaklanjut pengaduan perihal dugaan kriminalisasi ulama itu akan dihentikan kalau tak ditemukan indikasi pelanggaran HAM.

“Sementara ini, laporan dari kelompok tersebut sudah masuk ke tim bagian pemantauan. Tim tengah mengkaji pengaduan itu dan memintakan keterangan dari kedua pihak, pengadu maupun yang diadukan,” terang Nurkhoiron.

Ia mengatakan, Komnas HAM baru mendapatkan keterangan dari Polda Metro Jaya sebagai pihak yang diadukan mengkriminalisasi ulama.

Dalam keterangan yang didapat Komnas HAM, pihak kepolisian membantah melakukan kriminalisasi. Sebab, polisi mengusut dugaan tindak pidana sejumlah ulama karena mendapat laporan masyarakat, bukan atas inisiatif sendiri.

“Misalnya Habib Rizieq. Dia diselidiki karena ada pengaduan mengenai pencemaran nama baik Presiden pertama Soekarno dan penodaan lambang negara,” jelasnya.

Kekinian, sambungnya, Komnas HAM tengah berusaha mendapatkan keterangan dari ulama-ulama yang dianggap menjadi korban kriminalisasi. Terutama Rizieq Shihab dan Gatot Saptono alias Al Khathath.

“Setelah mendapatkan seluruh keterangan, baru diputuskan apakah ada indikasi pelanggaran HAM atau tidak. Kalau tidak ada, maka akan dihentikan, kami tidak akan memberikan rekomendasi apa pun,” tandasnya.

Let's block ads! (Why?)